Diduga Tidak Punya Alas Hak, Kantor Desa Lassang Barat Digugat Warga

TAKALAR - Kantor Desa Lassang Barat, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel digugat oleh warga selaku ahli waris.

Kantor Desa tersebut terletak di jalan poros Boto Lassang yang dapat ditempuh selama 25 menit dari ibukota Kabupaten Takalar atau sejauh kurang lebih 15 km.

Baca juga: Lembaga Advokasi Konsumen DKI Jakarta Buka Posko Pengaduan Konsumen Kasus 109 Ton Emas Antam

Warga menggugat dikarenakan lokasi atau tanah yang ditempati membangun gedung kantor desa adalah milik seorang warga yang diketahui bernama Seneng Binti Sattu Massiri , warga  Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Seneng Binti Sattu merupakan pemilik tanah berdasarkan bukti yang dimilikinya yang berkekuatan hukum sesuai di SPPT dengan nomor: 73.05.040.018.008.0003.0 dengan luas 500 M2 ( Lima Ratus Meter Persegi ).

Baca juga: Miras dan Prostitusi Ilegal Ada di Pangkep Sulsel

Salah satu warga Desa Lassang Barat yang tak mau disebut identitasnya membenarkan kalau tanah tersebut adalah milik Almarhumah Seneng Bin Sattu dan pembangunan kantor desa tersebut di bangun tanpa sepengetahuan seluruh ahli waris Seneng Bin Sattu.

Baca juga: Drama Skandal Rorotan: Tiga Petinggi Totalindo Tersandung Kasus Korupsi

"Iya, itu benar adanya kalau lokasi ini (Kantor Desa-red) milik Almarhum dan dikuasai ahli warisnya sejak dulu hingga sekarang dan pembangunan kantor desa telah di pasang papan pengumuman Tanah Milik Negara sebagai asset Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, " terang warga pada Sabtu (22/03/2024).

Olehnya itu, pemilik lokasi sebagai ahli waris tersebut minta keadilan dan oknum tersebut harus bertanggung jawab atas perlakuannya.

Baca juga: AHY Serius Berantas Mafia Tanah, ATR/BPN Diduga Bayar Warga Jadi Penggarap

Sekedar informasi, ahli waris berencana akan melakukan  pelaporan dan meminta pendampingan hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, LAW OFFICE, DJAYA, SKM., S.H., LL.M & PARTNERS

(Redjni)

Baca juga: Korupsi CSR BUMN untuk UKW, LBH Pers Indonesia Minta PWI dan Dewan Pers Dibubarkan